DPRD : Kenapa Hanya Paket Proyek MPP yang Dilelang dan Dikerjakan

DPRD : Kenapa Hanya Paket Proyek MPP yang Dilelang dan Dikerjakan
Ketua DPRD Inhil Dr Ferryandi

JEVPEDIA.COM, INDRAGIRI HILIR - Dalam Rapat Paripurna tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah seputar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa. DPRD Inhil menyoroti dan mempertanyakan kembali tidak maksimalnya perjalanan proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2022, padahal anggaran sudah disahkan per 30 November 2021.

"Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan, sementara banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan tidak ada progres sama sekali, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun tahun sebelumnya, " ungkap DR H Ferryandi ST MM MT, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (27/06/22).

Lebih jauh, Ferryandi menegaskan bahwa mendahulukan pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak masih sebatas slogan, kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat hancurnya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang, serta diperparah tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat.

"Dengan anjloknya komoditi Sawit dari Rp3200 menjadi Rp200,- Kelapa Rakyat dari Rp 3000 jadi Rp 1700 dan Pinang dari harga Rp 12.000 anjlok jadi Rp 4000,-. Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain, " papar Ferryandi.

Katanya lagi, DPRD atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, agar bisa dilaksanakan pada awal awal tahun. (adv)

Berita Lainnya

Index