Batu Ampar — Masyarakat Batu Ampar kembali menyuarakan keresahan mereka atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan batu bara PT Bara Prima Pratama (BPP). Warga meminta agar Dinas terkait serta Komisi III dan Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir turun tangan menindaklanjuti persoalan yang dianggap sudah berulang kali merugikan masyarakat.
Selama ini, sebagian warga yang menggantungkan hidup pada Sungai Retih kerap merasakan langsung dampaknya. Elia, salah seorang warga, mengeluhkan perubahan kualitas air sungai, terutama saat hujan. Menurutnya, air Sungai Retih tidak lagi sejernih biasanya.
“Airnya kadang berubah warna, bahkan terlihat seperti berminyak. Kalau dipakai mencuci baju, baunya tidak hilang dan lengket,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Dodi, mantan pejuang blasting di PT BPP. Ia menilai keberadaan perusahaan tersebut di Batu Ampar seakan tidak pernah lepas dari masalah dengan masyarakat.
“Selagi PT BPP ini beraktivitas di Batu Ampar, persoalan tambang dan warga tidak akan ada habisnya. Aktivitasnya akan selalu kami pantau. Dipantau saja sudah seperti ini, apalagi kalau kami diamkan,” tegasnya.
Menurut Dodi, selama ini perusahaan sering berlindung di balik narasi bahwa keberadaan PT BPP memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun kenyataannya, hanya sebagian kecil warga Batu Ampar yang benar-benar merasakan manfaat tersebut.
“Kalimat itu seolah dijadikan tameng. Faktanya, ketika melanggar tetap melanggar, apalagi kalau dampaknya merugikan warga. Karyawan lokal pun hanya sebagian kecil yang merasakan. Sekarang banyak kontrak kerja warga lokal yang justru diputus perusahaan,” tambahnya.
Ia juga menyinggung soal perjanjian kerja sama (MoU) yang dinilai tidak memberikan kepastian, baik jangka panjang maupun jangka pendek, bagi masyarakat Batu Ampar.
“MoU itu nyata-nyata tidak berpihak kepada warga. Manfaatnya tidak dirasakan secara luas,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Batu Ampar mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait serta Komisi III DPRD Indragiri Hilir untuk serius menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan, dan Komisi IV DPRD Indragiri Hilir untuk memperhatikan persoalan tenaga kerja serta hak-hak karyawan lokal yang dinilai sering diabaikan oleh perusahaan.