JEVPEDIA.COM - Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan peningkatan kapasitas Kader IMP bagi PPKBD Inhil.
Pelaksanaan pertemuan peningkatan kapasitas Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) ini dilangsungkan di Aula Hotel Arista, Tembilahan, Senin (20/03/2023).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari yang dimulai pada tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2023 ini diikuti 20 (dua puluh) orang peserta pelatihan dari tiap - tiap Kecamatan yang diwakili oleh 1 (satu) orang Kabupaten Indragiri Hilir.
Materi peningkatan Kapasitas Kader IMP disampaikan langsung oleh perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Penata KKB Ahli Muda, Ronaldi Inanda S.Sos dan narasumber dari Dinas P2KBP3A bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam Sambutannya, Bupati Inhil HM Wardan Menyebutkan, Setelah pelimpahanan kewenangan urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) menjadi Urusan Wajib Kabupaten/Kota, komitmen Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Tenaga, Sarana Prasarana dan Anggaran masih bervariasi.
"Sementara di Kabupaten Indragiri Hilir Petugas Penyuluh KB di Lapangan (PKB/PLKB) yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program KB jumlahnya sangat sedikit, idealnya 1 (satu) orang PKB/PLKB membina 1 (satu) desa namun kenyataan saat ini mereka membina satu Kecamatan yang terdiri dari beberapa Desa",Sebutnya.
Lanjutnya, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) pada hakikatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB Nasional mulai dari tingkat desa/keluruhan, dusun/RW hingga tingkat RT. Ada 7 (tujuh) PKB di 6 (enam) Kecamatan, masih ada 14 Kecamatan yang tidak ada PLKB.
IMP ditingkat desa/kelurahan dinamakan PPKBD yaitu seseorang atau bebrerapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB ditingkat desa/kelurahan.
Sementara ditingkat dusun/RW dinamakan Sub PPKBD yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi dengan peran yang sama ditingkat dusun/RW. Sedangkan ditingkat RT dinamakan Kelompok KB (Pok KB) yakni seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan /mengelola program KB ditingkat RT.
Ada 1212 PPKBD/Sub PPKBD selama ini belum pernah dilakukan pelatihan terhadap PPKBD/Sub PPKBD.
Dalam kesempatan Yang sama Kepala Dinas DP2KBP3A Inhil Drs H Sirajuddin MM. Menyebutkan, Saat ini, khususnya pada otonomi daerah peran Kader IMP sangatlah penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat.
"Tanpa Kader IMP, Program KB di Indonesia dipastikan tidak akan berjalan lagi dan tidak akan mampu mempertahankan keberhasilan yang dicapai"Sebutnya.
Kondisi di Lapangan saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir, Kurangnya jumlah Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), sehingga perlu dibantu oleh PPKBD dan Sub PPKBD.
Masih belum optimalnya kinerja PPKBD dan Sub PPKBD.
Masih kurangnya pengetahun dan keterampilan PPKBD/Sub PPKBD di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Advokasi, Komuniasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB di Lapangan.
Perlunya peningkatan pengetahuan PPKBD mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).
Sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Kader Institusi Masyarakat (IMP) bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencan Desa oleh Dinas P2KBP3A kabupaten Indragiri Hilir, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan. Laporan PPKBD Online melalui aplikasi New Siga, yang selama ini masih rendah. Tahun Ini operator New Siga akan diberikan Broadband/Wifi 20 Kecamatan/Balai. Diharapkan laporan akan meningkat.
Dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten Indragiri Hilir telah dibentuk SK Bupati tentang pembentukan tim dan sekretariat tim percepatan penurunan stunting Kab. Inhil sebagai ketua pelaksana wakil Bupati Indragiri Hilir dan sekretaris pelaksana Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri hilir.
dan telah dibentuk tim audit kasus stunting Kabupaten Indragiri hilir oleh ketua pelaksana tim percepatan stunting kab.Inhil. untuk mendukung percepatan pencegahan stunting di tingkat lapangan dengan melibatkan Kader Tim Penamping Keluarga (TPK) sebanyak 381 Tim yang terdiri dari PKK, Bidan dan Kader KB sebanyak 1.143 orang.Dalam melakukan pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin dan anak usia0-24 bulan sebagai upaya mendeteksi dini faktor- faktor resiko stunting.
"Ada pun Tuhan Cara ini Untuk meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penggerakan Program KB yang dilaksanakan oleh PPKBD/SubPKKBD dengan ditandai kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB untuk menjadi peserta KB dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PPKBD dalam memberikan Penyuluhan, motivasi, konseling Program Bangga Kencan",Jelasnya.
Lanjutnya lagi, Adapun materi yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah tentang Peningkatan Kapasitas Kader IMP bagi PPKBD Kabupaten Indragiri Hilir.
Peserta dan Narasumber terdiri dari 20 (dua puluh) orang peserta pelatihan dari tiap – tiap Kecamatan yang diwakili oleh 1 (satu) orang Kabupaten Indragiri Hilir.
"Narasumber yaitu dari Dinas P2KBP3A bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Kabupaten Indragiri Hilir",Tutupnya.
Penulis:Safar